MUBA – Warga Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Profinsi Sumatera Selatan Kecewa. Sebab, jalan desa yang telah dianggarkan untuk perbaikan pada tahun anggaran 2023 ternyata tidak sampai menyentuh jalan di desanya, pasalnya anggaran yang dianggarkan oleh PU PR Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 2 Milyar untuk Perbaikan jalan dari Desa Tanah Abang sampai Desa Tanjung Bali sangat tidak mencukupi bahkan belum sampai di desa tanjung Bali. Sangat disayangkan harapan masyarakat desa tanjung Bali harus pupus karena jarak tempuh dari desa tanah Abang ke desa tanjung Bali sepanjang 17 KM.
“PU PR jangan “Pur Pur BO” ( Pura Pura Bodoh ) Kalau memang tidak sampai anggaran tersebut desa kami jangan disebutkan dalam judul proyek tersebut sehingga tidak membuat kami kecewa “kata salah satu warga Elis saat dikonfirmasi
Ditambahkannya, awalnya warga desa tanjung Bali sudah senang jalan rusak di desanya akan segera dibangun. Sebab, jalan tersebut rusak parah dan sudah tidak layak lagi.
Namun, harapan masyarakat pupus, setelah Kadis PUPR Musi Banyuasin Alfa saat dikonfirmasi memberikan jawaban jika porsi anggaran 2 milyar tentu tidak mencukupi untuk perbaikan jalan tersebut dan mungkin akan kita programkan lagi ditahun depan sebagai informasi estimasi perbaikan 1 km dibutuhkan biaya lebih kurang 8 Milyar.
“Saya cari informasi kenapa jalan kami belum diperbaiki. Ternyata anggaran yang sudah dianggarkan tidak sampai ke desa kami . Harapan kami, tahun ini sudah di perbaiki karna kondisi sekarang kami sangat kesulitan dalam beraktifitas, dan lainnya”ungkapnya
Kami sangat kecewa dengan hal ini kami hanya minta setiap program yang di turunkan pemerintah jangan memberikan harapan pada kami judul dari proyek perbaikan jalan tersebut desa kami tidak usah di sebut jika kenyataanya tidak sampai kedesa.
Camat Batanghari Leko Yuliarto, saat dikonfirmasi perihal perbaikan jalan yang dianggarkan PU PR tersebut mengatakan kalau perbaikan jalan di kabupaten Musi Banyuasin bukan hanya di kecamatan Batanghari Leko saja namun banyak wilayah lainnya yang perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah. (IT)
