Palembang.- Diduga Pejabat BPKAD Kab Muara Enim main mata dalam pengurusan Predikat WTP, Garki Desak Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan untuk mengevaluasi predikat WTP yang telah diberikan. kamis 02/06/2022

Datangi kantor BPK RI perwakilan sumatera selatan dan kejaksaan Tinggi sumatera selatan puluhan orang yang menamakan diri dari gerakan masyarakat anti korupsi (Garki) pertanyakan mekanisme penilaian predikat WTP yang telah diberikan BPK RI Perwakilan sumatera selatan kepada kabupaten muara enim,

Ketua umum Garki rohadi dalam orasinya menyampaikan bahwasanya pemberian WTP oleh lembaga negara Dalam Hal ini BPK yang telah diberi tugas untuk menyelamatkan keuangan negara tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat muara enim dan masyarakat umum lainya, ada sejumlah kasus korupsi dari tahun 2019-2021 mulai dari OTT sampai beberapa kasus kerugian negara baik yang sedang duduk dikursi pesakitan maupun yang tengah berproses penyidikan dan penyelidikanya sedang ditangani oleh APH lainya baik teman-teman kepolisian maupun kejaksaan,

belum lagi carut marutnya pemerintahan akibat bongkar pasang kepemimpinan yang tidak jelas membuat daerah serasan sekundang ini tertatih-tatih dalam menjalankan roda pemerintahanya yang tentu berinplikasi pada sektor birokrasi, keuangan pembangunan dan lain sebaginya. Jadi bagimana mungkin BPK lembaga kredibel dan dinilai independensi dapat memberikan penilaian yang wajar dan tanpa pengecualian sedikitpun untuk pemerintahan kabupaten muara enim ini.

Sementara suhardi sekretaris garki menambahkan didalam orasinya BPK meski jujur dan harus bertangung jawab dunia akhirat atas hasil dari penilaian dan pemberian predikat WTP ini, sebab saya berani untuk bertaruh tidak mungkin suatu daerah tidak ada korupsi serupiah pun dalam pengelolahan keuangan yang dilakukan pemerintahan kabupaten muara enim.

Kepala subbagian Humas dan Tata Usaha yang mewakil kepala BPK RI Perwakilan sumatera selatan Rita Diana S.E., M.Si, AK, CA saat menemui para pendemo dihalaman BPK RI Perwakilan sumatera selatan menanagapi apa yang telah disampaikan oleh garki melalui oratornya, rita  menjelaskan bahwa pemberian predikat WTP ini adalah hasil dari kerja keras para auditor dalam melakukan penilaian kabupaten kota dalam menyajikan laporan keuangan dan untuk detelnya  ada team yang membidangi tentang mekanisme dan tata cara penilaian yang apabila dijabarkan tentu tidak cukup waktu dan silahkan nanti kawan-kawan mengajukan surat untuk bisa berdialog dan membahas hal ini, dan diharapkan dapat menghadirkan ahli akuntansi untuk bisa memahami ini, karena sisi hukum dan sisi keilmuan lainya tentu mempunyai sudut pandang yang beda dalam menilai mekanisme pemberian WTP ini, kami juga ingin mengingatkan agar kawan-kawan bisa membuktikan karena surat yang masuk pada kami sebelumnya menuduh seolah auditor kami telah menerima fee dalam penilaian dan pengauditan ini hal ini tentu sangat disayangkan karena kasian para auditor kami yang telah bekerja siang dan malam tuturnya.

Menangapi yang telah disampaikan Rita diana kepala subbagian dan tata usaha BPK, rohadi ketua umum garki berang dikatakan rohadi ketua umum garki sekaligus pemilik firma hukum elang hitam law firm ini bahwa kedatangan garki adalah merupakan representasi ratusan bahkan ribuan masyarakat kabupaten muara enim, bahwa apa yang kami sampaikan berdasarkan fakta sepanjang tahun 2019-2021 terdapat banyak peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian negara sehingga penilaian yang diberikan BPK berbanding terbalik 1000 % dari kenyataan yang didengar, dilihat dan dirasakan oleh masyarakat..

Rohadi mengintruksikan garki siap berdialog dan berdiskusi secara ilmiah kapanpun dimanapun dan dengan siapapun silahkan teman-teman BPK agendakan dan jadwalkan, rohadi memberikan ultimatum bahwa apa yang disampaikan oleh ibunda rita diana adalah sebuah ancaman dan tolong jangan menakut-nakuti rakyat atau kami, jangan menabuh genderang perang kita obyektif saja dan sudah menjadi risiko pejabat negara untuk dikritik dan mendapat kritikan.

Kemudian massa melanjutkan tuntutan mereka dengan mendatangi kejaksaan tinggi sumatera selatan, sesampai dikantor kejaksaan tinggi yang terletak dijalan A Bastari tersebut masa aksi telah terlebih disambut oleh kasi intel Bagian  yang mewakili kepala kejaksaan tinggi.

Dalam orasinya Mukri AS anggota garki menyampaikan bahwa kedatangan garki dikejaksaan tinggi sumatera selatan ini adalah wujud dari kegelisahan kami bahkan representasi dari ribuaan dan ratusan masyarakat kabupaten muara enim tentang pemberian predikat WTP oleh BPK terhadap pemerintahan kabupaten muara enim. Mukri menyampaikan bahwa BPK seakan menyiram Garam ditengah Luka yang dialami oleh masyarakat serasan sekundang tersebut, ditengah kasus korupsi yang silih bergati menerpa ASN pemerintahan kab muara enim 2019-2021 BPK malah memberikan kewajaran dan tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintahan kab muara enim ujarnya.

Oleh karena itu garki mendesak agar kejaksaan tinggi dapat memberikan fakta terbalik terhadap BPK tentang kasus-kasus yang tengah ditangani dan bahkan telah masuk ke mejah hijau kepada BPK RI Dan memberikan status Quo terlebih dahulu terhadap predikat yang diterima sebelum proses penyelidikan dan penyidikan clear. Mukri juga menerangkan WTP adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada pemerintah bukan untuk dijadikan bahan main-main atau bahan tukar guling yang peruntukanya untuk dijadikan Gengsi kepala daerah dan syarat penilaian pusat serta syarat pinjaman keuangan ke SMI maupun Kementrian keuangan ujarnya.

Rohadi menambahkan dalam orasi berikutnya, untuk mendesak kejati sumsel agar dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap proses auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan kabupaten muara enim serta dapat memeriksa para pegawai BPKAD kabupaten muara enim yang telah menyajikan laporan keuangan kepada para auditor sehingga BPK memberikan predikat berkali-kali atau 9 kali dalam penganugrahan WTP

Kejati meski memanggil dan memeriksa kepala BPKAD Kabupaten Muara Enim serta PLH Bupati kabupaten muara enim serta kepala BPK terkait proses pemberian predikat WTP ini sebab diduga ada negosiasi dan pemberian fee terkait pengurusan WTP ini, kejati meski menyelidiki kasus ini lebih jauh sebab bukan tidak mungkin meski telah menerima WTP ada jaminan kepa daerahnya bersih, hal ini kita bisa berkaca pada kasus Bupati Bogor yang baru-baru ini mengalami oprasi tangkap tangan beserta pegawai BPKAD dan auditor yang telah memberikan suap pengurusan WTP tegasnya.

Sementara itu kasi intel kejaksaan tinggi sumsel menanggapi bahwa apa yang disampaikan garki kami memahami maksudnya terhdap kasus-kasus yang lama penyidik kita tengah berusaha untuk menuntaskan bahkan agar bisa secepatnya masuk kemejah hijau, sekali lagi agar kawan-kawan tidak berhenti dalam membantu kami dan silahkan laporanya untuk diteruskan kebagian PTSP kami agar teregister pengaduanya dan kawan-kawan dapt memantau perkembangany,”tuturnya

Laporan (Lin)