Tim Hukum TOHA- Rohman Ingatkan KPU Muba, Jangan Menjadi Timses

30 September 2024 225

Array

MUBA- Badan Advokasi Pemenangan Paslon Toha- Rohman, mengingatkan KPU Musi Banyuasin jangan menjadi Tim Sukses ( timses) salah satu paslon. Hal tersebut di ungkapkan oleh Anggota Badan Advokasi Hukum TOHA- Rohman, Dicky dan rekan.

Dicky juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewaspadai potensi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.

“Jangan sampai PPK dan PPS jadi mesin (tim sukses) calon. Untuk itu KPU harus selalu melakukan monitor dan mengantisipasi pelanggaran kode etik PPK dan PPS. Pilkada juga lebih berat, karena kedekatan calon dengan penyelenggara,” kata Dicky, usai melakukan Rapat koordinasi dengan KPU, Senin, 30/09.

Iya juga (Dicky) menambahkan Jangan sampai ada interpensi dari pemerintah kabupaten muba terhadap penyelenggara untuk mengarahkan kepada paslon tertentu dan kalaupun ini nterjadi jangan ragu penyelenggara kpu,ppk,pps,dan kpps untuk melaporkan ke bawaslu maupun ke posko pengaduan badan advokasi hukum toha dan rohman di jalan KH ahmad dahlan tegas Dicky ketua advoasi hukum toha-rohman  

PPK dan PPS selaku bagian dari garda terdepan penyelenggaraan pemilihan umum harus menjaga netralitasnya. Hal ini dalam rangka upaya menciptakan Pemilu yang jujur, adil, berkualitas dan sukses.

Menurut dia cara utama dalam mengatasi masih maraknya pelanggaran Pemilu dengan peningkatan profesionalitas dan menjaga integritas penyelenggara Pemilu.

Ketua KPU Musi Banyuasin, M. Sigid Nugroho, menerangkan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya penyelenggara pemilu berbagi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada 2024.

“Kalau ada temuan silahkan, tapi jangan menuduh,” jelasnya

Sigid juga mengajak seluruh lapisan dan elemen masyarakat tak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu dalam pengawasan dan KPU dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada.

Pelaksanaan Pemilu juga menjadi tanggung jawab bersama karena akan menentukan arah program pembangunan daerah di masa mendatang sehingga semua pihak harus terlibat aktif menyukseskan hajatan demokrasi,” tambahnya.

(MC)

Array
bannerheader